ERAINSPIRASICOM, MAKASSAR– Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu ditangani Pemerintah Kota Makassar. Terlebih lagi, faktanya menunjukkan bahwa masih banyak persoalan yang muncul akibat dari pelanggaran ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
Untuk itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Andi Astiah menyampaikan perlu adanya kerjasama selurh pihak baik masyarakat dan pemerintah dalam menjaga ketentraman masyarakat umum. Berbagai upaya perlu dilakukan seperti edukasi, kemudian pembinaan dan pemeliharaan.
“Saya mau ajak masyarakat untuk mari sama-sama berperan aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Kita punya peranan sebagai masyarakat dan orangtua bagaimana menjaga anak dan membina,” ungkapnya.
Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 07 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Perlindungan Masyarakat dilakukan di Hotel Royal Bay, Selasa (29/08/20230). Turut hadir menjadi Narasumber, Andi Zainal Abidin SE dan Munadian Yunadia Sahabuddin.
“Kita tidak juga tidak boleh salahkan pemerintah, tapi kalau ada yang perlu kita dibantu silahkan sampaikan ke saya biar nanti saya komunikasikan sama pemerintah. Seperti parkir liar sama gudang dalam lorong yang menganggu ketentraman warga,” bebernya.
Lanjut Legislator Fraksi PKS Makassar itu berharap, lahirnya perda ini bisa meminimalisir permusuhan di Kota Makassar. Sehingga, masyarakat secara keseluruhan bisa merasa aman dan nyaman.
“Adanya perda ini maka Pemerintah wajib menciptakan wilayah kondusif sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan baik,” ujarnya.
Menurut Anggota Komisi C DPRD Makassar ini perlu, menciptakan situasi kondusif berada di masing-masing pribadi. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan masyarakatnya.
“Sekali lagi, kalau ada hal-hal kesalahapaman bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kita bisa lakukan pertemuan yang dapat mengeratkan silaturahmi antar kita semua,”tuturnya. (In)