‎Anggota DPRD Sulsel Hamzah Hamid Tolak Perbaikan Jalan

‎MAKASSAR, ERAINSPIRASICOM — Di tengah maraknya proyek perbaikan jalan jelang akhir tahun, Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Hamzah Hamid, justru mengambil langkah tak biasa: menolak perbaikan jalan tepat di depan rumahnya. Ia meminta Dinas PU Kota Makassar menggeser anggaran itu ke lokasi yang kerusakannya jauh lebih parah.

‎Hamzah mengungkapkan kekecewaannya setelah menemukan sejumlah pekerjaan yang berjalan tanpa melihat skala prioritas. Menurutnya, banyak proyek dikebut menjelang tutup tahun, namun sejumlah ruas yang telah lama rusak justru tak tersentuh.

‎“Banyak jalan yang dikerjakan tiba-tiba, tapi yang betulan rusak bertahun-tahun malah dibiarkan. Ini kan tidak tepat sasaran,” ujarnya, Jumat (21/11).

‎Politisi PAN itu menyoroti salah satu contoh paling mencolok: Jalan Borong Raya Baru 7, RW 07, Kelurahan Batua. Ruas itu, kata Hamzah, sudah lama diajukan warga untuk diperbaiki, termasuk drainasenya, namun hingga kini belum mendapat tindakan nyata.

‎“Sementara itu, jalan yang masih tergolong baik justru mau diaspal. Termasuk depan rumah saya,” tegasnya.

‎Ia menyebut beberapa ruas sudah berkali-kali diukur dan ditinjau Dinas PU Makassar, tetapi tak kunjung direalisasikan. Sebaliknya, proyek yang tidak mendesak malah didahulukan.

‎Hamzah menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi prioritas hanya karena menjabat sebagai anggota DPRD. Ketika kontraktor datang untuk memulai pengaspalan di Jalan Borong Raya Baru 1 dan 2 termasuk depan rumahnya ia langsung meminta pekerjaan dihentikan.

‎“Tadi itu pekerjaan saya tolak. Saya bilang, jangan kerjakan dulu di depan rumah saya. Banyak warga lain yang lebih butuh,” tegasnya.

‎Ia menambahkan bahwa dirinya tidak anti-perbaikan, tetapi penentuan lokasi harus berdasarkan kondisi kerusakan, bukan berdasarkan siapa yang tinggal di wilayah tersebut.

‎“Bukan berarti saya tidak bersyukur. Tapi ada yang lebih mendesak. Warga sudah menunggu bertahun-tahun.”

‎Hamzah mendesak Dinas PU Kota Makassar melakukan pengecekan ulang terhadap daftar prioritas perbaikan jalan. Menurutnya, pembenahan infrastruktur harus adil, terencana, dan menyasar kebutuhan paling mendesak.

‎“Harapan saya, PU tidak salah menentukan prioritas. Pembangunan harus merata dan tepat sasaran,” tutupnya.

‎Sikapnya ini mendapat sorotan publik, karena jarang ada anggota dewan yang justru meminta agar rumahnya tidak mendapat perbaikan lebih dulu demi mendahulukan kepentingan warga lain.(*)