Ari Ashari Ilham Tekankan Akses Pendidikan yang Adil dan Berkualitas, Awasi Pelaksanaan SPMB 2025
MAKASSAR, ERAINSPIRASI – Masalah pendidikan yang masih sering terjadi di Kota Makassar menjadi perhatian serius bagi DPRD Kota Makassar. Terlebih lagi menjelang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang bakal di lakukan dalam waktu dekat.
Dalam upaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan yang lebih merata, Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Acara ini berlangsung di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Kamis (20/3/2025).
Ketua Komisi D DPRD Makassar ini menegaskan bahwa pendidikan yang layak harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. “Kami di DPRD Kota Makassar berkomitmen menjadi penyambung lidah bagi masyarakat dalam memastikan perda ini benar-benar diterapkan dengan baik,” ujarnya.
Sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dr. H. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd., serta Pemerhati Pendidikan, Nazaruddin Natsir. Turut hadir pula berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan PKP, GBNN, dan sejumlah tokoh pendidikan di Makassar.
Dalam kesempatan tersebut, Legislator Fraksi NasDem Makassar ini juga menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap menjadi polemik. Ia menegaskan bahwa DPRD bersama masyarakat akan mengawal ketat proses ini agar tidak terjadi kecurangan, seperti praktik jual-beli kursi di sekolah unggulan.
“Kami tidak ingin ada kepala sekolah yang memanfaatkan momen ini untuk keuntungan pribadi. Masih banyak masyarakat kurang mampu yang harus mendapatkan haknya dalam pendidikan,” tegasnya.
Legislator dua periode ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan beberapa kepala sekolah terkait dugaan penyimpangan dalam PPDB. “Kalau masih ada yang bermain-main dengan aturan, jangan salahkan kalau saya bertindak tegas,” ucapnya.
Sementara itu, Dr. Syarifuddin menekankan bahwa tidak boleh ada alasan bagi anak-anak untuk tidak bersekolah karena kendala biaya. “Pemerintah telah menyediakan berbagai jalur agar pendidikan tetap bisa diakses, termasuk sekolah gratis. Yang penting, informasi ini harus tersampaikan dengan baik ke masyarakat,” ujarnya.
Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa masih ada kesenjangan kualitas antar sekolah di Makassar. “Tidak semua sekolah memiliki kualitas yang sama, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun fasilitas. Ini yang perlu terus kita tingkatkan,” katanya.
Pemerhati pendidikan, Nazaruddin Natsir, menambahkan bahwa selain faktor biaya, kualitas pendidikan juga sangat bergantung pada peran tenaga pendidik. “Guru adalah kunci utama dalam membentuk generasi yang cerdas. Maka dari itu, selain fasilitas, kualitas guru juga harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Ia berharap, melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya regulasi pendidikan dan berperan aktif dalam mengawal implementasinya. “DPRD Kota Makassar akan terus mengawasi jalannya kebijakan pendidikan ini agar tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.(*)
