ERAINSPIRASI.COM, MAKASSAR — Rencana rasionalisasi sekitar 200 karyawan di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya menjadi sorotan serius dari DPRD Kota Makassar. Hartono, anggota Komisi B DPRD, menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa diterima jika dilakukan secara profesional dan transparan, bukan sebagai alat “ganti pemain” berdasarkan kedekatan personal.
Menurut Hartono, rasionalisasi diperlukan jika memang jumlah pegawai melebihi kebutuhan operasional sesuai program bisnis PD Pasar. Proses pengurangan pegawai harus jelas kriterianya, termasuk siapa yang diberhentikan dan siapa yang dipertahankan. Dia juga menegaskan, PHK harus diiringi dengan perbaikan kinerja dan peningkatan profit perusahaan agar langkah ini bermakna.
“Kita harus tahu siapa yang boleh diputus dan siapa yang lanjut. Jangan sembarangan copot. Kalau ada pengurangan pegawai, harus ada peningkatan profit yang sepadan,” tegas Hartono.
Dia juga mengingatkan agar proses ini tidak digunakan sebagai cara mengganti pegawai lama dengan orang-orang tertentu yang punya kedekatan khusus. Komisi B DPRD akan mengawasi agar efisiensi benar-benar didasarkan pada kebutuhan perusahaan.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Arif, menjelaskan bahwa rasionalisasi dilakukan karena perusahaan mengalami kerugian berkelanjutan selama bertahun-tahun. Ali menyebutkan bahwa saat ini perusahaan tengah melakukan perbaikan internal, termasuk perbaikan sumber daya manusia dan digitalisasi sistem pelaporan keuangan.
“Saya sedang membangun database pedagang di 18 pasar yang kami kelola. Digitalisasi sistem ini penting untuk menutup celah kebocoran pendapatan,” kata Ali.
Ia mengungkapkan, sebelum perbaikan, perusahaan sempat mengalami kerugian hingga Rp190 juta per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Namun kini, kondisi sudah membaik dengan surplus mencapai Rp435 juta. Ali optimistis target profit Rp2 miliar tahun ini sangat realistis.
Ali menjelaskan bahwa saat ini PD Pasar memiliki lebih dari 500 karyawan yang dianggap membebani operasional. Oleh sebab itu, efisiensi SDM menjadi prioritas, termasuk pengurangan gaji pegawai dari Rp900 juta menjadi Rp800 juta per bulan. Sekitar 30-50 pegawai yang tidak disiplin sudah diputus kontraknya, dan gelombang kedua rasionalisasi berpotensi mencapai 200 orang.
Proses seleksi pengurangan pegawai berdasarkan asesmen kinerja, bukan tekanan politik atau kedekatan personal, tegas Ali. Dia meyakinkan bahwa langkah ini diambil demi kelangsungan hidup perusahaan.
“Kami harus tertib supaya perusahaan bisa hidup dan bahkan meraih keuntungan. Tren keuangan kami sudah positif,” jelasnya.
Selain efisiensi SDM, PD Pasar juga sedang mengubah sistem keuangan dan pelaporan pajak agar lebih transparan dan akuntabel. Ali berharap dengan perbaikan ini, karyawan lebih termotivasi dan memiliki kesempatan berkembang sesuai prestasi kerja.