MAKASSAR, ERAINSPIRASICOM — Suasana politik tingkat kelurahan di Kota Makassar kembali menghangat. Pemilihan Ketua RT/RW yang tengah berlangsung di sejumlah wilayah memicu gesekan antarwarga dan dikhawatirkan dapat berkembang menjadi konflik sosial jika tidak segera ditangani secara serius.
Sejumlah laporan diterima DPRD Kota Makassar, mulai dari dugaan keberpihakan aparat kelurahan, tekanan terhadap calon tertentu, hingga upaya menghambat kandidat lain dengan cara mempersulit proses administrasi. Kondisi ini memaksa dewan turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.
Komisi A Bidang Pemerintahan bersama Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat segera menggelar pertemuan dengan Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), para camat, hingga seluruh lurah yang wilayahnya terpantau memiliki kerawanan. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna Kantor Sementara DPRD Makassar, Jl Letjen Hertasning, Selasa (25/11/2025).
Sejumlah legislator turut hadir, di antaranya Ketua DPRD Makassar Supratman, A. Pahlevi, Muchlis Misbah, Andi Makmur Burhanuddin, Tri Zulkarnain Ahmad, Andi Hadi Ibrahim, A. Odhika Cakra Setiawan, Adi Akbar, serta Meinsani Kecca. Suasana rapat berjalan tegang sejak awal, para anggota dewan bergantian menyampaikan keluhan warga dengan nada tinggi dan penuh tekanan.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, secara gamblang mengungkap dugaan adanya oknum tertentu yang datang ke kelurahan mengatasnamakan representasi wali kota untuk mengarahkan agar kandidat tertentu disosialisasikan ke warga.
“Ini yang membuat keresahan di lapangan. Ada orang datang, tidak jelas, tapi dianggap membawa nama besar. Lurah jadi gemetar. Padahal saya yakin BPM tidak tahu, wali kota pun mungkin tidak tahu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti praktik intimidasi yang terdeteksi dalam proses pencalonan. Beberapa calon RT/RW disebut-sebut dipersulit untuk mendaftar, mulai dari pengembalian berkas, alasan administratif yang dibuat-buat, hingga pembatasan jumlah peserta.
“Tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Jangan satu kandidat dimudahkan, sementara yang lain seperti dihalangi sejak awal. Kita butuh ketegasan dari pemerintah,” ujarnya sambil beberapa kali mengarahkan telunjuk ke depan sebagai penegasan.
Supratman mengingatkan bahwa pemilihan RT/RW merupakan proses demokrasi paling dasar yang seharusnya berlangsung damai dan inklusif. Jika dibiarkan, ia khawatir konflik horizontal di tengah masyarakat semakin melebar.
“RT/RW ini akar pemerintahan kita. Kalau di level dasar saja sudah pecah, maka konflik akan naik ke atas dan menjadi lebih rumit. Ini harus dihentikan sebelum terlambat,” tandasnya.
DPRD Makassar menegaskan akan terus mengawal penyelenggaraan pemilihan RT/RW agar berjalan jujur, adil, dan bebas intervensi. Pemerintah kota, khususnya BPM dan jajaran kecamatan hingga kelurahan, diminta mengambil langkah cepat untuk memastikan suasana kondusif serta menindak tegas siapa pun yang mencoba bermain dalam proses ini.
Gejolak Pemilihan RT/RW Memanas, DPRD Makassar Desak Pemerintah Bertindak Tegas
