MAKASSAR, ERAINSPIRASICOM — Upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan kembali ditegaskan DPRD Kota Makassar melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kegiatan yang digelar bersama Pemerintah Kota Makassar ini berlangsung di Grand Palace Hotel, Selasa (2/12/2025), dan mendapatkan perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat.
Anggota DPRD Makassar, Andi Pahlevi, dalam pemaparannya menegaskan bahwa penerapan PUG bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, melainkan kebutuhan nyata untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan manfaat setara bagi laki-laki maupun perempuan.
“Kesetaraan gender adalah fondasi pembangunan yang maju. Perda ini memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan,” ujarnya.
Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Kota Makassar, Nanin Sudiar AP, menekankan bahwa masih banyak sektor yang perlu mempercepat penerapan perspektif gender, terutama dalam layanan publik, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.
“Kita masih menemukan disparitas hak dan kesempatan. Implementasi PUG harus menjadi budaya kerja, bukan hanya agenda kegiatan. Setiap OPD wajib menyiapkan data terpilah serta indikator yang sensitif gender,” jelasnya.
Sementara itu, pemerhati gender Babra Kamal SPi MSi mengingatkan bahwa keberhasilan PUG sangat bergantung pada pemahaman masyarakat. Ia menyoroti persepsi bahwa isu gender sering disalahartikan sebagai isu perempuan semata.
“Gender soal relasi, bukan sekadar jenis kelamin. Yang kita perjuangkan adalah keseimbangan peran agar pembangunan tidak bias dan tidak merugikan salah satu pihak,” ungkapnya.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Makassar.(*)
