ERAINSPIRASI.COM, MAKASSAR — Program Koperasi Merah Putih yang diluncurkan pemerintah pusat menuai kritik dari DPRD Kota Makassar. Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, menilai pembentukan koperasi di tingkat kelurahan berlangsung terlalu cepat dan tanpa perencanaan yang matang. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa banyak koperasi dibentuk hanya demi memenuhi target administratif, tanpa kejelasan arah usaha atau struktur organisasi yang solid.
“Sejumlah koperasi dibentuk secara mendadak, pengurusnya ditunjuk tanpa pelatihan, bahkan banyak yang belum memahami bidang usaha koperasinya,” ujar Hartono dari Fraksi PKS.
Ia menilai situasi ini muncul akibat tenggat waktu pelaksanaan program yang sangat pendek, sehingga para lurah merasa terdesak dan mengambil langkah cepat tanpa kesiapan yang memadai. Hartono memperingatkan, jika pola ini berlanjut, koperasi tersebut hanya akan menjadi beban baru yang rawan menimbulkan masalah di masa depan.
Saat ini, tercatat sebanyak 149 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di Makassar. Namun, Hartono menekankan perlunya pengawasan dan pembinaan yang serius dari Dinas Koperasi, termasuk konsolidasi besar-besaran untuk menyamakan visi dan tujuan koperasi yang ada.
“Koperasi berpotensi menjadi pilar ekonomi rakyat, tetapi tanpa perencanaan dan pendampingan, malah bisa jadi sumber kegagalan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B lainnya, Arifin Majid dari Fraksi Golkar, menyatakan dukungannya terhadap semangat program ini, tetapi mengingatkan bahwa koperasi bukanlah proyek jangka pendek. Menurutnya, koperasi harus dibangun dengan pemahaman, visi yang kuat, dan pendampingan berkelanjutan.
“Kalau cuma kejar jumlah, hasilnya nol. Dinas harus aktif turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu laporan. Pengurus koperasi perlu dibimbing secara langsung agar bisa mengelola koperasi dengan benar,” tandasnya.
