ERAINSPIRASI.COM, MAKASSAR– Serapan anggaran yang telah dicapai Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di triwulan pertama ini minim, bahkan program Pemerintah tidak berjalan ditiga bulan terakhir. Hal ini diketahui saat Rapat Monitoring dan evaluasi (Monev) triwulan I tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD Makassar, Senin (7/3/2023).
Menurut Ketua Komisi A DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy mengaku hingga saat ini laporan output program yang telah dijalankan selama tiga bulan terakhir ini oleh Kepala Dinas PTSP Kota Makassar, Kepala Bagian Pertanahan Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar tidak ada berjalan.
“Di triwulan pertama ini kami ingin mengetahui program kerja mitra kerja kami yang efektif, transparan, dan menyentuh langsung masyarakat. Karena saat ini belum ada yang berjalan, sementara ditender, serapan anggaran juga minim sekali,” ungkapnya.
Untuk itu, Legislator Fraksi PPP DPRD Makassar ini menyampaikan program kerja, kegiatan dan pelayanan selama triwulan I yang telah dijalankan oleh SKPD harus berjalan dibulan maret. Olehnya itu, ia menekankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil sebuah kebijakan khususnya pelayanan kepada masyarakat.
“Seharusnya ini sudah berjalan di bulan maret, makanya setiap kendala wajib di komunikasikan dengan Pemerintah Kota dan DPRD Kota Makassar. Inikan baru tiga kami evaluasi kegiatan dan programnya, jadi belum semua kita ketahui serapannya,” jelasnya.
Rencananya Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi oleh Komisi-komisi yang terjadwal oleh Badan Musyawarah ini berlangsung mulai 6-8 Maret 2023 dengan mengundang Mitra Kerja Komisi A DPRD Kota Makassar di Ruang Rapat Komisi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Hj. Fatma Wahyudin menjelaskan agar Pemerintah Kota mampu mempercepat percepatan realisasi anggaran dengan berkaca pada evaluasi dan pengalaman ditahun sebelumnya yang dinilainya menghasilkan banyak Silpa.
“Kita minta kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan lebih awal misalnya ada kegiatan yang berkaitan dengan belanja modal bisa dilakukan saat ini. Supaya semua kegiatan bisa dilakukan di awal tahun segera dilakukan awal tahun jangan menumpuk di tengah atau di akhir tahun,” katanya.
Untk itu, dari Monev yang dilakukan SKPD diminta berkomitmen di 2023, untuk bisa lakukan massif menjalankan program anggaran. Berbagai kegiatan di monitor hampir setiap 2 minggu. “Setiap sebulan, kami monitor. Jika anggaran itu sudah kita anggap tidak efisien maka kita kemarin itu kita geser pada kegiatan-kegiatan yang memang kepentingannya sangat urgensinya sangat tinggi,” tuturnya.