PHRI–DPRD Makassar Sepakat: Pelonggaran Izin Acara Pemerintah di Hotel Dorong Sektor Pariwisata

ERAINSPIRASI.COM, MAKASSAR — Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan bersama Komisi B DPRD Kota Makassar menyatakan dukungan atas kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali mengizinkan pemerintah daerah mengadakan kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan ini dinilai membawa angin segar bagi dunia usaha perhotelan yang sempat terpuruk akibat larangan sebelumnya.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, menyampaikan bahwa pembatasan kegiatan pemerintahan di hotel selama ini berdampak luas, tidak hanya terhadap industri perhotelan, tetapi juga terhadap sektor-sektor pendukung seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia mencatat bahwa sekitar 40–50% kegiatan hotel biasanya berasal dari instansi pemerintah, dan penurunan drastis kegiatan ini menyebabkan banyak hotel harus memangkas jumlah karyawan.

“Keputusan ini memberi harapan. Meski mungkin belum sepenuhnya pulih, tapi ini awal yang baik untuk kebangkitan industri perhotelan,” ujar Anggiat, Selasa (10/6/2025). Ia menambahkan bahwa dukungan dari Presiden dan Mendagri menjadi dorongan moral besar bagi pelaku industri untuk kembali bangkit dan memperbaiki sistem usahanya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, turut menyambut baik pelonggaran kebijakan tersebut. Ia menilai bahwa banyak hotel di Makassar sempat kesulitan karena minimnya kegiatan pemerintah yang biasanya menjadi sumber utama pemasukan mereka.

“Investasi yang besar tidak sebanding dengan pendapatan selama pembatasan. Sekarang, dengan kebijakan baru ini, sektor perhotelan bisa kembali bergerak,” kata Ismail.

Ia juga menekankan bahwa pemulihan sektor perhotelan akan berdampak luas pada perekonomian daerah, termasuk membuka kembali lapangan kerja dan memberi ruang tumbuh bagi UMKM yang terhubung dengan industri tersebut.

DPRD berharap agar pemerintah daerah dan seluruh OPD mulai kembali menggelar kegiatan seperti rapat, pelatihan, dan seminar di hotel, sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor yang sempat lumpuh.

Dengan dibukanya kembali akses bagi kegiatan pemerintahan di hotel, baik PHRI maupun DPRD optimistis bahwa sektor pariwisata dan perhotelan di Makassar dapat segera bangkit dan kembali berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi daerah secara menyeluruh.