ERAINSPIRASI.COM, MAKASSAR – Penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, menjadi sorotan serius. DPRD Makassar menggelar diskusi khusus untuk membahas potensi dampak AI dalam transformasi pemerintahan dan khususnya dalam konteks Pilkada.
“AI adalah kemajuan yang tak terelakkan. Namun, kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaannya, terutama dalam dunia politik,” tegas Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Dahyal, saat membuka diskusi di Hotel Aston, Senin, 5 Agustus 2024.
Dahyal mencontohkan, program Makassar Smart City yang digagas Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto telah menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi di kota ini. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama terkait etika dan keamanan data.
“Kita perlu memikirkan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Namun, kita juga harus waspada terhadap potensi penyalahgunaannya untuk menyebarkan hoaks, manipulasi opini publik, dan mengganggu stabilitas politik,” ujar Dahyal.
Senada dengan Dahyal, Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, juga menyoroti pentingnya regulasi AI dalam konteks politik.
Makassar – Penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, menjadi sorotan serius. DPRD Makassar menggelar diskusi khusus untuk membahas potensi dampak AI dalam transformasi pemerintahan dan khususnya dalam konteks Pilkada.
“AI adalah kemajuan yang tak terelakkan. Namun, kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaannya, terutama dalam dunia politik,” tegas Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Dahyal, saat membuka diskusi di Hotel Aston, Senin, 5 Agustus 2024.
Dahyal mencontohkan, program Makassar Smart City yang digagas Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto telah menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi di kota ini. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama terkait etika dan keamanan data.
“Kita perlu memikirkan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Namun, kita juga harus waspada terhadap potensi penyalahgunaannya untuk menyebarkan hoaks, manipulasi opini publik, dan mengganggu stabilitas politik,” ujar Dahyal.
Senada dengan Dahyal, Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, juga menyoroti pentingnya regulasi AI dalam konteks politik.
Penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab dapat mengancam demokrasi. Salah satu ancaman terbesar adalah penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memanipulasi opini publik dan memecah belah masyarakat. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk melakukan serangan siber terhadap infrastruktur kritis, termasuk sistem pemilu.
“Kita tidak ingin melihat pesta demokrasi kita menjadi ajang pertarungan algoritma dan data. Kita ingin memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi yang utama,” tegas Ari Ashari Ilham.
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
Peningkatan literasi digital: Masyarakat perlu dibekali dengan literasi digital yang memadai agar dapat membedakan informasi yang benar dan hoaks.
Penguatan regulasi: Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam politik.
Kerjasama lintas sektor: Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi yang efektif.
Dengan upaya bersama, diharapkan AI dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan ancaman bagi demokrasi.
