MAKASSAR, ERAINSPIRASI.COM— Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat tata kelola partai politik melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Kegiatan ini digelar di Hotel Karebosi Premier, Selasa (2/12/2025), menghadirkan beragam pemangku kepentingan untuk membahas efektivitas penggunaan dana parpol.
Hadir sebagai narasumber, Pejabat Kesbangpol Makassar Amrun Mandasani, Perwakilan KPU Makassar Firmansyah A. Malik, SE, dan Pemerhati politik Wiwik Pratiwi, SSos.
Pejabat Kesbangpol Makassar, Amrun Mandasani, menegaskan bahwa bantuan keuangan kepada parpol bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga sarana untuk mendorong pendidikan politik yang lebih terukur.
Amrun mengatakan, “Perda ini menjadi pedoman agar bantuan keuangan dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin setiap partai menjalankan fungsi pendidikan politik dengan lebih terukur dan berdampak.” katanya.
Ia menekankan pentingnya penyaluran dan pelaporan penggunaan dana yang jelas, terutama untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.
Perwakilan KPU Makassar, Firmansyah A. Malik, menambahkan bahwa kedisiplinan administrasi menjadi salah satu syarat utama bagi parpol penerima bantuan.
Menurut dia, “Masih ada parpol yang sering terlambat atau kurang lengkap dalam penyampaian laporan. Padahal, bantuan ini hanya bisa diberikan kepada partai yang memenuhi syarat administrasi sesuai regulasi.” ucapnya.
Firmansyah menegaskan bahwa konsistensi pelaporan keuangan menjadi dasar validasi KPU sebelum rekomendasi diberikan ke pemerintah daerah.
Pemerhati politik, Wiwik Pratiwi, menyoroti pentingnya parpol merancang program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Wiwik menuturkan, “Pendidikan politik tidak boleh sebatas seminar atau kegiatan seremonial. Parpol harus mampu merancang program yang relevan, inovatif, dan menyentuh langsung kebutuhan konstituen.” ujarnya
Ia menilai transparansi dan kreativitas program dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap parpol.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat memperkuat peran parpol sebagai motor pendidikan politik masyarakat. Dengan melibatkan unsur pemerintah, penyelenggara pemilu, dan pemerhati kebijakan, kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat lokal.