MAKASSAR, ERAINSPARASI — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil langkah cepat untuk memastikan koperasi di kota ini tidak menjadi mangsa empuk praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.
Dalam pertemuan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat di Balai Kota, Selasa (17/6/2025), Munafri menegaskan pentingnya pembekalan bagi para pengurus Koperasi Merah Putih. Targetnya jelas: koperasi tumbuh sehat, pengurusnya paham aturan, dan masyarakat tidak terjebak jeratan pinjaman ilegal.
“Kita ingin koperasi bukan cuma banyak jumlahnya, tapi juga kuat kualitasnya. Maka pelatihan ini jadi langkah konkret. Ini sinergi penting antara Pemkot dan OJK,” kata Munafri.
Menurutnya, koperasi Merah Putih bisa menjadi model ideal di Makassar—tentu saja, dengan satu syarat: pengelolaannya profesional dan tak disalahgunakan.
“Kalau pengurusnya paham tugas, ngerti regulasi, dan bekerja sesuai porsi, kita bisa cegah penyalahgunaan. Dinas Koperasi juga harus aktif mengawal ini. Yang bagus harus dikasih penghargaan,” tegasnya.
Munafri juga meminta sistem kerja koperasi diperjelas. Biar tak ada tugas yang tumpang tindih dan semuanya berjalan transparan.
Sementara itu, Kepala OJK Sulselbar Mochammad Muchlasin menyambut hangat langkah cepat Pemkot Makassar ini. Ia menyebut koperasi bisa jadi tulang punggung ekonomi rakyat jika dikelola dengan benar.
“Kita sepakat bahwa pengurus koperasi butuh pemahaman mendalam soal sistem layanan informasi keuangan. Ini penting agar tidak terjebak hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
OJK juga berkomitmen mendorong percepatan edukasi dan pelatihan secara rutin, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan. Muchlasin menyebut ini bagian dari upaya membangun sistem keuangan yang lebih sehat, transparan, dan terintegrasi di tingkat lokal.
“Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, kami siap mendukung penuh. Sinergi ini harus terus berjalan, termasuk melibatkan BPR daerah, koperasi, dan lembaga pembiayaan lainnya,” tambahnya.
Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran Pemkot Makassar, termasuk Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Kepala BPKAD Muhammad Dakhlan, Kepala Bappeda Dahyal, Kepala Dinas UMKM Arlin Ariesta, Plt Kaban Bapenda Andi Asminullah, dan Kabag Ekbang.
Koperasi Merah Putih bukan hanya jadi tempat simpan pinjam, tapi diharapkan bisa menjadi ikon ekonomi kerakyatan baru di Makassar—asal dikelola dengan cerdas, jujur, dan terarah.
